Bawa Keluarga Tugas Luar Negeri, DPR Anggap Itu Biasa

TEMPO.CO , Jakarta:- Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR TB Hasanuddin mengatakan bahwa kebiasaan membawa keluarga ke Luar Negeri saat kunjungan kerja tak perlu dipersoalkan. Menurutnya, hal seperti ini juga terjadi di pemerintahan.

"Yang seperti itu bukan DPR saja. Pejabat-pejabat pemerintah juga biasanya membawa istrinya ketika kunjungan keluar negeri, itu hal yang biasa," ujarnya kepada Tempo, Kamis 26 April 2012.

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman memprotes agenda kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh beberapa anggota Komisi I DPR(membidangi Pertahanan dan Luar Negeri). Protes itu disampaikan mereka saat acara jamuan di Kedutaan Besar Jerman Selasa 24 April 2012 lalu.

Mereka memprotes agenda kunjungan yang dinilai tak transparan itu. Selain itu, mereka juga melihat agenda ini hanya sekedar plesiran karena membawa serta keluarga. Mereka juga mengaku mendapati anggota rombongan sedang berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Berlin.

Menanggapi protes itu, TB Hasanuddin membantah bahwa kunjungan itu hanya mengagendakan plesiran saja. Menurut dia, Komisi I memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Selain itu, ia juga mengatakan ada misi-misi diplomatik yang diemban oleh anggota Komisi. "Tapi soal agenda detilnya saya tidak paham. Itu yang tahu pimpinan rombongan masing-masing," ujarnya.

Soal membawa keluarga, kata Hasanuddin, sebenarnya tak perlu dipermasalahkan. Asalkan, tidak mengganggu agenda kerja.

"Kalau misal anggotanya kerja terus istrinya jalan-jalan kan tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau ternyata suaminya malah mengantarkan istrinya jalan-jalan. Padahal harusnya ada rapat atau pertemuan," ujarnya.

Kunjungan Kerja ke Australia: Ironi Insiden Email Komisi VIII DPR

INILAH.COM, Jakarta - Kunjungan Komisi Agama dan Sosial (VIII) DPR ke Melbourne, Australia pada Minggu (30/4/2011) di Konsulat Jenderal RI terkait perancangan RUU Fakir Miskin telah menjadi pergunjingan di dunia maya. Semua bermula dari posting salah satu peserta acara melalui situs komunitas di Indonesia.

Posting atas nama Didi Rul atas tulisan salah satu peserta acara Teguh Iskanto dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) terkait acara ramah tamah dan dialog yang digelar PPIA dan Komisi Agama dan Sosial melalui situs komunitas, membuka mata publik tentang kurangnya kesiapan Komisi Agama dan Sosial DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Sebagaimana diceritakan Teguh, undangan resmi acara tersebut tertulis pukul 18.00 waktu setempat, namun rombongan anggota DPR yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding (Ketua Komisi Agama dan Sosial/FPKB) baru tiba di lokasi sekitar pukul 18.50-19.00.

"Setelah menunggu cukup lama, akhirnya sang tamu yang di tunggu-tunggu datang juga, secara persis saya tidak melihat jam mungkin sekitar jam 18:50-19:00," demikian tulis Teguh. Saat sesi tanya jawab antara peserta dengan anggota DPR, salah satu peserta atas nama Dirgayuza Setiawan mempertanyakan Komisi Agama dan Sosial yang melakukan studi banding ke Australia dalam rangka penyusunan RUU Fakir Miskin tidak mengunjungi wilayah Northen Teritory (NT).

Padahal daerah tersebut merupakan konsentrasi penduduk miskin terbanyak di Australia. Selain soal pilihan tempat, sang penanya juga mempertanyakan mengapa DPR hanya menghubungi pejabat tingkat negara bagian bukan pejabat pemerintah federal? kesan DPR tidak menyiapkan kunjungan secara matang menjadi cermatan penanya.

inilah video di saat pesetta diskusi meminta alamat resmi e-mail Komisi Agama dan Sosial :

 

Yang menarik dari posting tersebut, saat peserta diskusi meminta alamat resmi e-mail Komisi Agama dan Sosial, tidak ada satupun dari rombongan yang bisa menyebutkan secara pasti apa email resmi komisi. Khusus terkait e-mail ini, video 'perdebatan' tentang emaik diunggah di situs Youtube dengan judul video "Email Resmi Komisi 8". Video ini pun hingga berita ini ditulis telah dilihat 7.841 orang.

Dalam tayangan tersebut, tampak Wakil Ketua Komisi Agama dan Sosial Achmad Zainuddin (FPKS) yang mulanya percaya diri menyebutkan email komisi, namun saat dikejar salah satu tentang alamat emailnya, Zainuddin tampak kebingungan.

Melihat rekannya kebingungan, salah satu anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar (Fraksi Partai Golkar) sigap memanggil staf Komisi VIII. Saat mic disorongkan ke salah satu staf yang bernama Hendra, hasilnya juga nihil. "Ga hafal juga dia," ujar Zulkarnaen.

Zainuddin akhirnya mencoba meredam keinginan PPIA dengan menyebutkan nanti pihak sekretariat akan membagi email Komisi VIII. Dia juga berdalih, sebelumnya Ketua Komisi Abdul Kadir Karding telah membagi email pribadinya. Namun jawaban itu tidak memuaskan peserta. Salah satu peserta berujar, lebih baik saat itu juga disampaikan karena di saat bersamaan acara tersebut disiarkan langsung melalui radio PPI Dunia. "Sekarang saja," pinta salah satu peserta.

Setelah mendapat desakan bertubi-tubi, tampak terdengar dalam rekaman video tersebut, salah satu staf Komisi VIII berjenis kelamin perempuan menyebutkan  ‘komisi delapanatyahoodotcom’. Sontak mendengar jawaban tersebut suara gaduh tampak terdengar dalam pertemuan tersebut.

Karena memang email yang dimaksud bukan email resmi Komisi VIII, setidaknya akun yang dimiliki masih menggunakan alamat gratis semacam Yahoo Mail. Apalagi dalam pengejaan email jelas membingungkan. Penyebutan "komisidepalanatyahoodotcom" akan menimbulkan interpretasi bermacam-macam seperti: komisidelapan@yahoo.com, komisi8@yahoo.com, dan komisiviii@yahoo.com.

Saat INILAH.COM mencoba mengirimkan email ke tiga alamat tersebut, hanya satu email yang merespon di alamat komisi8@yahoo.com dengan mengirimkan balasan sebagai berikut "Terima kasih untuk email anda tapi mohon maaf ini bukan email resmi Komisi VIII DPR-RI sebagaimana disebutkan dalam pertemuan Komisi VIII dengan PPIA di Melbourne. Silahkan langsung menghubungi Komisi VIII yang asli di set_komisi8@dpr.go.id" demikian balasan email.

Ketika dikonfirmasi perihal insiden tersebut, Ketua Komisi Agama dan Sosial DPR Abdul Kadir Karding menyesalkan posting video pertemuan tersebut melalui situs Youtube. Menurut dia, tindakan PPIA berlebihan memperolok-olok DPR dengan mengunggah video pertemuan ke situs Youtube. "Kecuali kalau kita tidak mendengar aspirasi mereka," ujarnya kepasa INILAH.COM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/5/2001).

Karding mengklairifikasi sejumlah tudingan yang dialamatkan ke rombongan Komisi Agama dan Sosial. Menurut dia, pihaknya dari awal membuka diri untuk berdialog dengan PPIA di Australia. Namun Karding menyayangkan acara dialog cukup minim pertanyaan dan masukan yang substansial. "Hanya ada dua pertanyaan yang subtansial. Selebihnya tanya soal teknis, tanya email, berapa uang kunjungan kerja dan hal-hal yang niatnya menyudutkan," sesal Karding.

Politikus PKB ini menilai tulisan di situs komunitas itu cukup subyektif dan tidak menggambarkan secara utuh apa yang dilakukan Komisi Agama dan Sosial selama kunjungan ke Australia. Dia menyebutkan, pihaknya bertemu dengan mantan menteri sosial di salah satu negara bagian dan bertemu dengan anggota parlemen. "Mereka menulis sangat subyektif, tidak mengungkapkan hal yang seutuhnya di sana," kritik Karding. [mdr]

PPI Jerman Tolak Kedatangan Anggota Komisi I DPR-RI di Jerman

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, bersama dengan PPI Berlin, dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman, menolak kedatangan Komisi 1 DPR-RI yang datang ke Jerman. Untuk mendiskusikan dan merumuskan pernyataan penolakan ini, PPI juga mengajak berbagai organisasi dan elemen masyarakat, namun ketiga organisasi ini yang bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Penolakan ini disampaikan secara bersama oleh para mahasiswa-mahasiswi yang hadir di acara tatap muka dengan para wakil rakyat. Acara tersebut berlangsung di KBRI Berlin, dengan dihadiri oleh para anggota DPR-RI Komisi 1 beserta keluarga dan rombongan, para pejabat dan staf KBRI-KJRI Jerman, juga sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat setempat.

Sebelum pernyataan dikeluarkan, seorang mahasiswa sempat mengutarakan pertanyaan retorik untuk menyentil kedatangan Komisi 1, antara lain mempertanyakan sikap anggota DPR yang senang berbondong-bondong keluar negeri bak orang desa rindu ke kota, apalagi dengan membawa keluarga dan rombongan yang dipastikan akan mengganggu kinerja perwakilan RI setempat, misalnya pelayanan imigrasi. Mengikuti rentetan pertanyaan retorik tersebut, pernyataan pun kemudian dikeluarkan.

Dalam pernyataan penolakanya, PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU menuntut tiga hal, yaitu transparansi, laporan, dan pengertian dari para wakil rakyat, yang mana dalam pernyataan mereka dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi dari setiap anggota DPR RI mengenai agenda kunjungan ke luar negeri beserta biaya yang akan dikeluarkan. Informasi tersebut harus dipublikasikan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan.
2. Melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada rakyat melalui website DPR RI dan media massa.
3. Pengertian Ibu Bapak wakil rakyat untuk tidak menghamburkan uang rakyat dengan terbang ribuan kilometer untuk Rapat Dengar Pendapat dengan KBRI dan KJRI. Hal ini bisa dilakukan lewat tele-konferens, atau ketika pejabat-pejabat KBRI dan KJRI berada di Jakarta.

Melihat rendahnya urgensi kunjungan dan dana sebesar 3,1 miliar Rupiah yang telah dikeluarkan untuk membiayai perjalanan ini, PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU Cabang Istimewa Jerman sepakat untuk menolak kedatangan Ibu Bapak Wakil Rakyat beserta keluarga dan rombongannya. Apabila ingin menanggapi, para anggota DPR yang hadir saat itu dipersilakan untuk melayangkan tanggapannya ke: contact@ppi-jerman.org

Setelah pembacaan pernyataan selesai, para mahasiswa yang tergabung dalam PPI, bersama dengan perwakilan NU Cabang Istimewa Jerman, sepakat untuk mempertegas protes mereka lewat aksi walk-out. Langkah ini diambil karena selama ini dialog dengan para Wakil Rakyat tidak membuahkan perbaikan apa pun. Selain itu mereka berharap agar aksi ini dapat menjadi renungan untuk para anggota DPR RI supaya lebih serius dalam menjalankan amanah yang telah mereka terima dari rakyat. Setelah pamit, mereka pun kemudian mengakhiri prosesi yang berlangsung damai tersebut dengan berjalan meninggalkan ruangan sambil dilontari tanggapan kekesalan dari orang-orang yang terusik dengan aksi mereka

Berlin,24 April 2012

sumber http://www.youtube.com/watch?v=95-pAGcKG1Q

Deodorant Awet Saat Dipakai? Ini Triknya

MEMILIH deodorant yang tepat menjadi poin penting karena berhubungan dengan aroma di tubuh Anda. Pasalnya, deodorant yang tepat berpengaruh menjaga keharuman tubuh dan meminimalisir kehadiran aroma tak sedap saat keringat berlebih.

Menjaga aroma tubuh tetap harum, terutama saat musim panas seperti ini sangat penting. Aroma tubuh berpengaruh tidak hanya bagi diri sendiri, namun untuk orang yang berada di sekitar kita.

Cuaca yang terik biasanya membuat tubuh Anda lebih banyak berkeringat daripada biasanya. Menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi dua kali sehari dan memakai deodorant atau parfum adalah cara terbaik untuk menjaga aroma tubuh tetap harum.

Permasalahannya, sering kali banyak orang menggunakan deodorant tanpa mengindahkan cara yang benar. Padahal, cara tepat dalam memoleskan deodorant dapat berpengaruh pada tahan lamanya di tubuh Anda.

Berikut ini teknik menggunakan deodorant yang benar, seperti dilansir Boldsky.

- Kocok botol sebelum menyemprotkan deodorant

- Jangan semprot deodorant langsung pada ketiak. Semprotkanlah deodorant secukupnya setelah menggunakan pakaian jika Anda banyak berkeringat.

- Jika Anda menggunakan deodorant roll on, biarkan mengering dahulu. Baru setelah itu berpakaian.

xfhdxfghfghfghfgh

Biodata q

Hey..
Thanks ya..
Udah mau mampir ke Blog q...,, EEmmmmm...... ini blog pertama na wan...
Ouhh..Hampir Lupa perkenalkan Nama Saya Irwan dan saya salah satu mahasiswa di Universitas Negri di MATARAM....
Buat temen-temen yang ingin sekedar ingin tau info dan Tips semuanya ada di sini...